provinsi minangkabau

SETUJUKAH ANDA???
Pembicaraan tentang kebudayaan Minangkabau, setelah lengser Orde Baru, agaknya, diduga semakin hadir kepermukaan. Hal itu dikarenakan ketika di zaman Orde Baru pembicaraan tentang kebudayaan Minangkabau secara mandiri (tanpa disangkut dan pautkan dengan ideologi Orde Baru atau pemerintah) adalah sesuatu yang mewah. Dengan demikian, pembicaraan tentang kebudayaan Minangkabau, banyak orang menduga akan menjadi suatu "ledakan" atau "letupan" setelah setengah abad kesunyian, yang menyesakan dada. Meskipun begitu masih banyak tersisa rasa kekhawatiran. Ketakutan itu, ketakutan yang tidak jelas, yang sepertinya sulit diceritakan. Ternyata "ledakan" itu tidak terjadi, yang terjadi hanya "letupan" sesaat, ia mucul sekali waktu kemudian hilang lagi. Mengapa hal itu terjadi, ternyata kebudayaan Minangkabau pada hari ini sudah menjadi "serpihan" (tentang persoalan serpihan bandingkan dengan Tambo Sebuah Pertemuan, Gus tf: 2000). Sudah tidak utuh, kebudayaan Minangkabau sudah berserak-serak. Barangkali mungkin dapat dikatakan Minangkabau sudah tidak ada, ada pun yang ada; hanyalah Pemerintah Sumatra Barat. Kongkretnya begitu. Adapun pemerintah Sumatra Barat berbeda dengan Minangkabau. Pemerintah Sumatra Barat mempunyai kekuasaan politik, ekonomi, pendidikan, bahkan kebudayaan. Sedangkan Minangkabau bukanlah sebuah kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan kebudayaan pun diragukan (karena yang berkuasa dan berpengaruh adalah kebudayaan Jakarta - gitu lho). Seterusnya visi dan misi politik, ekonomi, pendidikan adalah visi dan misi pemerintah Indonesia atau Jakarta. Namun ada juga yang memandang dan berpendapat bahwa Minangkabau adalah Sumatra Barat, begitu juga sebaliknya Sumatra Barat adalah Minangkabau. Anggapan seperti ini mendominasi orang Minangkabau di Sumatra Barat dan juga pemerintah Indonesia. Tetapi, agaknya, diragukan apabila orang Minangkabau setuju mau menukar sistem dan nama Minangkabau dengan Sumatra Barat, akan tetapi diperkirakan lebih banyak yang setuju menukar nama Sumatra Barat dengan nama Provinsi Minangkabau (tambahan redaksi: lihat polling pertama Ranah-Minang.Com, Setujukah anda nama Prop. Sumbar diganti dengan Prop. Minangkabau). Namun yang tidak akan setuju jelas adalah Pemerintah Republik Indonesia, kemudian kaum nasionalis chauvisnistik dengan mengatakan akan terjadi primordialisme, egoisme kesukuan, etnosentrisme, chauvisnistik, rasis kesukuan, PRRI jilid kedua, hanya akan mempersiapkan provinsi saparatis.